
Oleh: Hermanto, S.H., M.,H
Kontroversi terkait dengan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) telah membuka mata kita pada kemungkinan besar penyelundupan TKA di wilayah ini. Pada Selasa (20/1/2026), Komisi III DPRD Kolaka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini, dan hasilnya sungguh memprihatinkan.
Jumlah TKA di PT IPIP mencapai 3.500 orang, meningkat drastis dari 1.581 orang pada Oktober 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana mungkin jumlah TKA bisa melonjak drastis dalam waktu singkat? Apakah ada permainan tangan-tangan tak terlihat di balik ini?
Plt Kadis Nakertrans Kolaka, Saritomo, memaparkan bahwa jumlah TKA tersebut berasal dari beberapa perusahaan, namun kita tidak bisa tidak mempertanyakan bagaimana proses perekrutan TKA ini dilakukan. Apakah semua prosedur telah diikuti dengan benar? Apakah ada upaya untuk memprioritaskan warga lokal dalam proses perekrutan?
Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Israfil, meminta pihak perusahaan berhenti “bersilat lidah” soal data TKA dan meminta transparansi dalam penggunaan tenaga kerja asing. Namun, kita tidak bisa hanya berhenti pada permintaan saja. Kita harus melakukan investigasi lebih lanjut dan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar.
Penyelundupan TKA bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah keamanan nasional. Kita tidak bisa membiarkan TKA mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh warga lokal, dan kita tidak bisa membiarkan penyelundupan TKA menjadi ancaman bagi keamanan negara.
Kita harus bertindak tegas dan transparan dalam menangani masalah ini. Kita harus melindungi hak-hak warga lokal dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan kerja yang adil. Kita harus memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar dan bahwa tidak ada permainan tangan-tangan tak terlihat di balik ini.
Kontroversi ini harus menjadi titik balik bagi kita untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar. Kita tidak bisa membiarkan penyelundupan TKA menjadi ancaman bagi keamanan negara dan ekonomi lokal. Kita harus bertindak sekarang!
