KOLAKAsatu.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menghadiri pembukaan Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Indeks Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2024, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan hukum berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, indeks tersebut mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum.
Acara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) diharapkan menjadi forum sinkronisasi sekaligus platform untuk memperkuat disiplin data, memperjelas tindak lanjut, serta menegaskan pembangunan hukum sebagai agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Turut hadir Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Plt Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPHN Min Usihen, serta sejumlah tamu undangan.
Wamen PANRB Purwadi Arianto didampingi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik dan Hukum Tri Atmojo Sejati serta Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB Akhmad Hasmy.
PUBLISHER: FAJRIN