KOLAKAsatu.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola guru di Indonesia.
Lalu menilai kebijakan multiskema dalam pengangkatan guru selama ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Dalam pernyataannya, Senin (4/5/2026), Lalu mengusulkan penghapusan klaster guru, termasuk skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW), untuk kemudian dilebur menjadi satu status kepegawaian nasional melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. Sistem klaster guru yang ada saat ini harus dihapus dan diganti dengan satu jalur CPNS,” tegasnya.
Menurut Lalu, kebijakan multiskema telah menimbulkan tumpang-tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan diskriminatif terhadap tenaga pendidik.
Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga disebut memperburuk kondisi, dengan banyak guru PPPK mengalami keterlambatan gaji dan ketidakjelasan pengembangan karier.
“Banyak guru menjadi korban sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.
Politikus PKB itu meminta Presiden Prabowo mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.
Kata dia, seluruh tata kelola guru ke depan harus berada di bawah kendali pemerintah pusat agar rekrutmen, distribusi, pembinaan karier, hingga kesejahteraan guru lebih terintegrasi.
“Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin. Guru adalah fondasi masa depan bangsa,” kata Lalu.
Ia berharap langkah penghapusan klaster guru dan penerapan sistem rekrutmen nasional melalui CPNS dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki nasib guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Publisher: Yusrif