Sulawesi Tenggara, KOLAKAsatu.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka memimpin langsung tahapan wawancara bagi calon pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin pengisian jabatan struktural bersih dari praktik gratifikasi dan nepotisme.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni, mengatakan proses wawancara ini merupakan tahap final untuk menyaring kandidat terbaik berdasarkan kompetensi dan integritas.
“Hingga Kamis (2/4), proses wawancara masih berlangsung dan akan dilanjutkan pekan depan. Gubernur ingin memastikan prinsip the right man on the right place berjalan maksimal,” ujar Andi Khaeruni, Jumat (3/4/2026).
Andi Khaeruni menjelaskan dalam sistem merit yang diterapkan, calon pejabat harus melewati tiga tahapan utama sebelum dilantik, yaitu asesmen portofolio, dimana BKD melakukan verifikasi pangkat, pendidikan rekam jejak kinerja, dan keterampilan manajerial.
Selanjutnya wawancara user, Gubernur menguji langsung visi dan integritas dari tiga kandidat terbaik hasil asesmen.
“Terakhir, validasi pusat, nama yang terpilih diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertibangan teknis,” jelas Andi Khaeruni.
Bersamaan dengan seleksi tersebut, Pemprov Sultra juga memperkuat sistem birokrasi digital melalui kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Penandatanganan MoU manajemen talenta ASN dilakukan pada 2 April 2026 di Bandung.
Melalui kerja sama ini, Sultra akan mengadopsi aplikasi manajemen talenta untuk memetakan karier ASN secara otomatis berdasarkan potensi dan kualifikasi.
Sistem ini diharapkan mampu menghapus interaksi subjektif dalam promosi jabatan dan menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap pelayanan publik.
Publisher: Yusrif