BUTON SELATAN, KOLAKAsatu.com – Di balik dinding megah gedung DPRD Sulawesi Tenggara, sebuah drama kepemimpinan tengah berlangsung. Bukan sekadar soal perebutan kursi, namun tentang bagaimana sebuah janji dan aturan organisasi diuji oleh waktu.
Sudah empat bulan berlalu sejak surat keputusan turun, namun kursi ketua seolah menjadi saksi bisu dari proses yang tak kunjung usai.
Bagi Jufarni, Ketua OKK DPD NasDem Buton Selatan, polemik ini bukan sekadar urusan administratif.
Ini adalah soal marwah. Baginya, keputusan partai adalah “kompas” yang seharusnya diikuti tanpa ragu.
“DPRD itu institusi negara, bukan ruang tunggu kepentingan,” ujar Jufarni dengan nada getir dalam rilis persnya, Sabtu (28/2/2026).
Pernyataan itu lahir dari kegelisahan melihat rapat paripurna yang berkali-kali gagal karena tidak kuorum.
Ada rasa kecewa yang tersirat, bagaimana mungkin sebuah mekanisme negara bisa lumpuh hanya karena kursi-kursi yang sengaja dibiarkan kosong?
Di sisi lain, narasi hukum mulai berkelindan dengan kepentingan personal.
Sekretaris DPD NasDem Kota Baubau, Safii, melihat fenomena ini dengan sudut pandang yang lebih tajam namun manusiawi.
Ia menyoroti bagaimana sebuah gugatan perdata dijadikan tameng untuk menunda apa yang sudah digariskan oleh pimpinan pusat.
“Kita menyaksikan konflik kepentingan dipertontonkan secara terbuka,” kata Safii.
Baginya, melihat seseorang yang akan diganti justru ikut menentukan laju proses penggantiannya sendiri adalah sebuah ironi etika yang menyedihkan bagi demokrasi kita.
Mengapa publik harus peduli? Karena di balik meja-meja kayu jati dan ruangan berpendingin udara itu, ada nasib rakyat yang dipertaruhkan.
Safii mengingatkan, ketidakpastian kepemimpinan ini bukan hanya soal “siapa duduk di mana”, melainkan soal Anggaran daerah yang mungkin tersendat pembahasannya.
Legislasi yang menggantung tanpa pengesahan dan Keputusan strategis yang tak berani diambil karena ketiadaan nakhoda definitif.
Sejak November 2025, SK itu sudah ada di meja sekretariat. Namun, debu seolah mulai menutupi kertas-kertas penting tersebut.
Kisah dari Buton Selatan dan Baubau ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang disiplin dan pengabdian.
Menunda sebuah proses hukum dan organisasi tanpa alasan yang kuat, menurut Safii, sama saja dengan membiarkan ketidakpastian menjadi sebuah tradisi baru yang buruk.
Kini, bola panas ada di tangan para pengambil kebijakan. Apakah mereka akan membiarkan kursi ketua tetap menjadi “ruang tunggu”, ataukah mereka akan mengetukkan palu demi kepastian hukum dan kepentingan rakyat Sultra yang lebih luas?
Waktu terus berjalan, dan rakyat hanya bisa menonton dari balik pagar, menanti kapan drama ini berakhir dan kerja nyata kembali dimulai.
PENERBIT: FAJRIN