BOGOR, KOLAKAsatu.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Hal ini ditandai dengan tuntasnya agenda Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Dasar bagi aparatur lingkungan Pemkab Kolut.
Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, secara resmi menutup kegiatan tersebut pada Jumat sore (27/2/2026).
Acara penutupan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan yang dimulai sejak Senin (23/2) ini merupakan langkah strategis daerah untuk membekali aparatur dengan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi potensi hambatan dalam program pembangunan.
Jumarding menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelatihan ini.
Ia menegaskan, pemahaman manajemen risiko adalah instrumen vital agar kebijakan pemerintah daerah tetap tepat sasaran.
“Alhamdulillah, sore tadi kami baru saja resmi menutup kegiatan pelatihan ini. Kami berharap hasil dari pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan,” ujar Jumarding.
Pemilihan Pusdiklatwas BPKP sebagai mitra pelaksana menunjukkan keseriusan Pemkab Kolut dalam menggandeng ahli guna meningkatkan standar pengawasan internal.
Pelatihan ini difokuskan pada tiga poin utama yaitu, Mengidentifikasi potensi kendala pada setiap proyek strategis daerah.
Menjamin penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien dan Memastikan risiko operasional tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu membawa inovasi baru dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara.
“Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa setiap program kerja di Kolaka Utara berjalan di atas koridor yang aman, terukur, dan minim penyimpangan,” pungkas Jumarding.
PENERBIT: FAJRIN