KENDARI, KOLAKAsatu.com – Selembar surat penting telah dilayangkan sejak Kamis pekan lalu. Bukan surat biasa, melainkan sebuah “tiket” menuju perdamaian bagi salah satu institusi pendidikan tertua di Bumi Anoa.
Di atas meja kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, harapan itu kini tertumpu pada jarum jam yang terus bergerak menuju Selasa sore, 10 Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah berpacu dengan waktu untuk mengurai benang kusut yang melilit Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
Konflik dualisme kepemimpinan yayasan antara kubu M. Yusuf dan kubu Nur Alam bukan sekadar perebutan kursi kuasa, melainkan badai yang mengancam ketenangan ruang-ruang kuliah mahasiswa.
Senin, 9 Februari 2026, suasana di Kantor Gubernur Sultra tampak sibuk seperti biasa. Namun, ada satu agenda besar yang membayangi esok hari.
Sekda Sultra, Asrun Lio, mengonfirmasi bahwa undangan mediasi kedua telah resmi dikirimkan kepada Dr. H. Nur Alam, SE., M.Si., sosok sentral selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sulawesi Tenggara.
Langkah ini diambil setelah kursi yang disiapkan untuk Nur Alam pada mediasi pertama, 2 Februari lalu, tak berpenghuni.
Saat itu, hanya M. Yusuf yang hadir memenuhi panggilan, menyisakan dialog yang timpang sebelah.
“Kami telah mengirimkan undangan mediasi kedua untuk kedua belah pihak pada hari Kamis, 5 Februari pekan lalu. Pertemuan fasilitasi ini merupakan bentuk itikad baik pemerintah daerah,” ujar Asrun Lio dengan nada diplomatis namun tegas, Senin (9/2/2026).
Mengapa pertemuan besok, Selasa, 10 Februari pukul 14.00 Wita, menjadi begitu penting?
Unsultra bukan sekadar gedung dan aset.
Di dalamnya, ada ribuan mahasiswa yang menggantungkan masa depan pada selembar ijazah dan kepastian akademik.
Polemik saling klaim pengurus sah ini ibarat nakhoda ganda di satu kapal, membingungkan penumpang dan membahayakan arah pelayaran.
Stabilitas tata kelola kampus kini dipertaruhkan. Pemprov Sultra menyadari, membiarkan konflik ini berlarut-larut sama saja dengan membiarkan ketidakpastian menggerogoti marwah pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra besok akan menjadi saksi. Apakah Nur Alam akan hadir duduk satu meja, ataukah jalan buntu kembali ditemui?
Pemerintah menekankan bahwa kehadiran fisik Nur Alam bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk membuka gembok sengketa.
Mediasi ini dirancang sebagai jembatan win-win solution, sebuah upaya mencari jalan tengah demi menyelamatkan “anak-anak” bangsa yang sedang menimba ilmu.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan institusi pendidikan dan mahasiswa di atas konflik kepengurusan,” pungkas Asrun Lio.
Selasa esok bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah secara hukum.
Ini adalah ujian kenegarawanan bagi para tokoh yang berseteru, mampukah ego kepengurusan diredam demi menjaga nyala api pendidikan di Universitas Sulawesi Tenggara tetap terang?
Masyarakat Sultra, khususnya sivitas akademika Unsultra, kini menanti dengan cemas. Akankah undangan kedua ini berbalas hadir, atau kembali berakhir sunyi?
PENERBIT: FAJRIN