KENDARI, KOLAKAsatu.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) maraton bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), di Gedung DPRD Sultra.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Saenuddin ini fokus pada sinkronisasi program serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sektor pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Andi Saenuddin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Hadir mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IV Rosni, Sekretaris Komisi, serta sejumlah anggota Komisi IV lainnya seperti Hj. Gunartin, Hj. Muniarty M Ridwan, Hj. Harmawati, Hj. Isyatin Syam, dan Muh. Mu’thasim Saifullah.
Dalam sesi bersama Dinas Kesehatan, Komisi IV menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi penghambat optimalisasi layanan kesehatan.
Andi Saenuddin merangkum lima poin rekomendasi utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dinkes Sultra.
Pertama, perbaikan pola komunikasi. DPRD menilai harmonisasi kinerja antara Dinkes dan Komisi IV dalam setahun terakhir masih minim dan terpaku pada pertemuan formal.
“Harusnya ada komunikasi intensif untuk meminimalisir kesan bahwa kita hanya berhadapan ketika menyelesaikan persoalan saja,” tegas Andi Saenuddin.
Kedua, efisiensi anggaran 2026. Komisi IV memberikan catatan kritis terhadap postur anggaran Dinkes di mana 57,6 persen terserap hanya untuk belanja pegawai.
Andi meminta agar porsi anggaran segera diseimbangkan dengan memprioritaskan fasilitas pelayanan publik dan program nasional, seperti penanganan TBC.
Ketiga, percepatan administrasi. DPRD mendesak penyelesaian dokumen Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPK) agar rampung pada Januari ini untuk segera digunakan.
Keempat, manajemen aset di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Masalah aset ini menjadi atensi khusus agar tidak berlarut-larut.
“Tolong ini diselesaikan, jangan lempar tanggung jawab. Ini demi pelayanan publik agar bisa dibenahi melalui APBD,” imbuhnya.
Kelima, koordinasi lintas wilayah. Dinkes Provinsi diminta segera menjadwalkan rapat koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/Kota pada trimester pertama tahun ini.
Hal ini dinilai vital untuk menyamakan persepsi, mengingat aspirasi kesehatan masyarakat kerap ditujukan ke berbagai jenjang wakil rakyat.
Bahas Asrama Haji Bersama Biro Kesra
Usai mengevaluasi Dinkes, Komisi IV langsung melanjutkan agenda RDP bersama Biro Kesra dan Kepala Kanwil Kemenag Sultra. Fokus utama pembahasan beralih pada progres pembangunan Asrama Haji yang hingga kini belum tuntas.
Melalui rangkaian RDP ini, Komisi IV DPRD Sultra berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor kesehatan dan kesejahteraan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Penulis: Fajrin