KENDARI, KOLAKAsatu.com – Mutasi kembali dilakukan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada awal 2026 ini, rotasi kepemimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyasar Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra, sebuah sektor yang selama ini menjadi primadona baru ekonomi daerah.
Tongkat estafet kepemimpinan Dispar Sultra berpindah tangan. H. Belli HT, yang sebelumnya menahkodai dinas ini, kini mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra.
Pergantian pucuk pimpinan ini memantik beragam respon, terutama mengenai arah kebijakan pariwisata Sultra ke depan.
Praktisi pariwisata senior Sultra, Ahmad Nizar, S.Kom, memberikan catatan kritis atas momentum ini.
Pria yang akrab disapa Ino ini menilai, pergantian pejabat bukan sekadar seremonial, namun mempertaruhkan nasib keberlanjutan pariwisata daerah.
Pentingnya Sustainable Tourism
Ino, yang telah belasan tahun berkecimpung di dunia pariwisata dan memegang sertifikasi instruktur Level IV, menegaskan, siapapun pemimpinnya, prinsip keberlanjutan tidak boleh dikesampingkan.
“Alhamdulillah, saya pribadi telah bermitra dengan Dispar Sultra sejak 2012 dengan kepala dinas yang silih berganti. Saya harus jujur, beda kepemimpinan tentu beda sentuhan, plus minus itu pasti ada,” ujar Ino saat ditemui, Senin.
Meski menghormati hak prerogatif pimpinan daerah dalam melakukan rotasi, Ino mengingatkan adanya ‘kata sakral’ dalam industri ini.
“Para pejabat kita harus paham, ada kata sakral dalam dunia kepariwisataan di seluruh belahan bumi, yaitu Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan). Jika pariwisata Sultra mau maju, yang dibutuhkan adalah keberlanjutan, bukan ujuk-ujuk mengubah arah pengembangan yang sebenarnya sudah on the track,” tegasnya.
Sebagai Ketua di sejumlah asosiasi dan forum pariwisata tingkat provinsi, Ino menyoroti bahwa mengurus pariwisata membutuhkan pendekatan lapangan yang kuat.
Menurutnya, ilmu pariwisata tidak bisa hanya diresapi dari balik meja atau sekadar teori literasi.
“Pariwisata itu soal impact sosial, multiplier effect ekonomi, soal rasa, estetika, dan regulasi. Banyak hal yang terjadi di lapangan tidak ada dalam teori. Saya mengalami itu bertahun-tahun di berbagai kabupaten/kota di Sultra. Jadi, pariwisata harus jemput bola, melihat kondisi riil kasus per kasus, bukan menunggu bola datang ke meja pejabat,” jelas jurnalis senior ini.
Lebih lanjut, Ino menekankan pentingnya kolaborasi Pentahelix. Ia mengingatkan pejabat baru agar tidak bekerja secara parsial. Masalah pariwisata tidak akan tuntas jika hanya dikerjakan oleh dinas semata.
“Dispar harus merangkul asosiasi, industri, pelaku, akademisi, praktisi, komunitas, hingga media. Bahkan kolaborasi lintas sektoral di pemerintahan sangat krusial. Kalau ini tidak diterapkan, saya yakin tidak ada cerita besar soal pariwisata Sultra ke depan,” imbuhnya.
Apresiasi dan Tanda Tanya Besar
Menutup tanggapannya, Ino memberikan apresiasi tinggi kepada H. Belli HT.
Ia mengakui, di bawah tangan dingin Belli, grafik pariwisata Sultra merangkak naik secara signifikan, baik di kancah nasional maupun internasional.
“Selama masa jabatan Pak Belli, nama Sultra selalu menjadi perhatian di setiap agenda nasional maupun internasional yang saya ikuti. Kita patut berterima kasih,” ucapnya.
Kini, dengan nahkoda baru di bawah Dr. M. Ridwan Badallah, Ino menyebut pariwisata Sultra berada di persimpangan jalan.
“Pergantian ini menjadi titik persimpangan dengan tanda tanya besar. Apakah masa depan kepariwisataan Sultra akan semakin maju, jalan di tempat, atau justru mengalami kemunduran? Kita tentu berharap di kepemimpinan selanjutnya, citra pariwisata Sultra akan jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.
PUBLISHER: FAJRIN