KOLAKAsatu.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari resmi turun tangan memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT TAS dengan kelompok pengunjuk rasa terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu karyawan.
Mediasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan pada Selasa (7/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amir Hasan didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Upaya ini dilakukan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjembatani konflik industrial guna mencegah eskalasi aksi massa yang lebih besar.
Kelompok pendemo yang terdiri dari kalangan pemuda dan aktivis menyampaikan keberatan keras atas kebijakan PT TAS. Mereka menilai pemecatan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa transparansi yang jelas.
“Kami menuntut keadilan dan transparansi mengenai alasan pemecatan, serta pemenuhan hak-hak normatif karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan pengunjuk rasa dalam forum dialog tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Amir Hasan menekankan bahwa setiap konflik perusahaan wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, termasuk tahap mediasi. Pemerintah kota mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan mereka dan membuka ruang komunikasi yang lebih sehat dengan para pekerja.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Kami berharap perusahaan dapat memberikan solusi yang adil, termasuk pemenuhan kompensasi bagi karyawan yang terdampak,” tegas Amir Hasan.
Hingga akhir pertemuan, suasana tetap kondusif. Pemkot Kendari menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai penengah dalam setiap persoalan ketenagakerjaan. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas sosial dan iklim ekonomi di wilayah Kota Kendari agar tetap harmonis.
Diharapkan melalui mediasi ini, pihak PT TAS dan perwakilan pekerja dapat segera menemukan titik temu (win-win solution) tanpa perlu melanjutkan konflik ke jalur aksi massa yang lebih luas.
PUBLISHER: FAJRIN