KOLAKAsatu.com, MUNA – Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi meniadakan seluruh proyek pembangunan fisik pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mendanai sejumlah program prioritas nasional.
Bupati Muna, Bachrun, mengungkapkan bahwa daerahnya mengalami pemotongan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini berdampak langsung pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kondisi ini mau tidak mau harus kita hadapi. Uang di APBD kita sangat terbatas. Tahun ini, dalam pos anggaran DAK serta DAU, tidak ada kegiatan yang bersifat fisik,” ujar Bachrun saat membuka Musrenbang tingkat Kabupaten di Aula Galampano, Senin (6/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi terhadap keterbatasan dana, Bachrun menginstruksikan jajarannya untuk mengalihkan fokus pembangunan pada sektor non-fisik yang mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan.
Pemkab Muna akan mengoptimalkan potensi lokal di sector pertanian, peternakan, perikanan dan pengembangan ketahanan pangan
Menghadapi krisis anggaran ini, Bupati menekankan agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya berpangku tangan pada APBD. Ia menuntut kreativitas dan kemampuan komunikasi yang proaktif ke tingkat pusat.
“Silakan buat kreativitas setiap OPD, bangun komunikasi yang baik dengan kementerian masing-masing untuk mendatangkan anggaran ke Muna,” tegasnya.
Selain jalur birokrasi, Bachrun juga berencana menggandeng tokoh-tokoh daerah di tingkat pusat, termasuk anggota DPR RI asal Sultra, Ridwan Bae, untuk membantu mengawal aspirasi anggaran pembangunan bagi Kabupaten Muna.
Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal nasional.
PUBLISHER: FAJRIN