KENDARI, KOLAKAsatu.com – Di tengah hangatnya suhu politik menjelang Pilkada, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) memilih hadir dengan pesan yang menyejukkan.
Tak sekadar bicara soal kontestasi, partai berlogo banteng ini menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menebar kebaikan di bulan penuh berkah.
Juru Bicara PDIP Sultra, Agus Sanaa, menyampaikan bahwa sikap partai di daerah tetap kokoh dan selaras dengan pusat dalam mengawal demokrasi.
Bagi PDIP, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung adalah cara terbaik menghargai suara hati rakyat.
“Kami tegak lurus dengan instruksi DPP. Pilkada langsung adalah jalan untuk memastikan hak dasar setiap warga negara tetap terjaga. Ini bukan sekadar urusan politik, tapi soal menghormati pilihan rakyat,” ujar Agus dengan nada tenang di sela-sela kegiatannya di Kota Kendari, Rabu (11/03/2026).
Mengutip pesan mendalam dari politisi senior Adian Napitupulu, Agus mengingatkan bahwa hak untuk memilih pemimpin adalah harta demokrasi yang paling berharga milik warga.
Mempertahankan mekanisme Pilkada langsung berarti menjaga marwah suara masyarakat agar tidak terpinggirkan.
Namun, politik bagi PDIP Sultra tidak melulu soal kotak suara. Di hari yang sama, wajah-wajah bahagia tampak menghiasi sudut Kota Kendari saat Agus dan tim membagikan 200 paket sembako untuk kaum duafa.
Kegiatan yang bertepatan dengan momentum Ramadan ini menjadi bukti bahwa partai ingin hadir sebagai pelipur lara di tengah tantangan ekonomi masyarakat.
Sasarannya kepada masyarakat prasejahtera dan kaum duafa. Rutinitas tahunan di bulan suci dan aksi tanggap bencana. Menjalankan jati diri sebagai “Partai Wong Cilik”.
“Sesuai moto kami, PDIP ingin selalu hadir, baik saat rakyat merasa sulit maupun bahagia. Aksi kemanusiaan ini adalah jembatan kasih sayang yang kami bangun secara berkelanjutan setiap tahunnya,” pungkas Agus menutup pembicaraan dengan senyum.
Langkah ini seolah menjadi pengingat bahwa di atas riuhnya perebutan kursi kekuasaan, ada nilai kemanusiaan dan kedaulatan rakyat yang harus tetap menjadi prioritas utama.
PENERBIT: FAJRIN