KOLAKAsatu.com, SULTRA – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Ir. Hugua, M.Ling, menegaskan bahwa usulan penambahan anggaran bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra tidak dapat dilakukan secara instan. Ia memastikan alokasi tersebut harus melalui prosedur formal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini dikeluarkan menanggapi isu minimnya operasional anggaran di lingkup Sekretariat Legislatif. Hugua menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal daerah wajib patuh pada tahapan sistem pemerintahan yang berlaku.
“Anggaran untuk Sekretariat DPRD Sultra akan dibahas dalam kerangka perubahan anggaran. Prosesnya tidak bisa instan, harus menunggu jadwal pembahasan resmi,” ujar Hugua usai menghadiri rapat LKPJ Gubernur Sultra di Gedung DPRD, Senin (6/4/2026).
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menjelaskan bahwa saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang dalam tahap penyusunan draf perubahan. Ia memproyeksikan pembahasan intensif bersama pihak legislatif akan dimulai pada akhir kuartal ketiga tahun ini.
“Saat ini sedang tahap penyusunan oleh tim anggaran. Harus selaras dengan draf yang diajukan dan memiliki payung hukum yang kuat. Kita lihat nanti di APBD Perubahan, pembahasannya dijadwalkan sekitar bulan September,” jelasnya kepada awak media.
Meski belum merinci besaran nilai tambahan yang diusulkan, Pemprov Sultra memandang langkah memasukkan anggaran ke dalam APBD-P sebagai upaya strategis untuk menjaga akuntabilitas. Hal ini dilakukan agar setiap kucuran dana memiliki dasar hukum dan perencanaan yang matang.
Hugua meminta seluruh pihak terkait untuk bersabar mengikuti proses koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menjamin bahwa teknis penyaluran anggaran akan diatur sedemikian rupa agar tepat sasaran dan mendukung kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Sultra.
PUBLISHER: FAJRIN