KENDARI, KOLAKAsatu.com — Pemerintah Kota Kendari resmi memperkuat sistem pengawasan pajak daerah dan tata kelola keuangan melalui langkah strategis terbaru. Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan alat perekam pajak elektronik, Kamis (2/4/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Kendari juga secara resmi menetapkan Bank Sultra sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Kebijakan penerapan alat perekam pajak ini menyasar para pelaku usaha di sektor krusial, mulai dari hotel, restoran, kafe, hingga pelaku UMKM.
Wali Kota menegaskan, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret menciptakan ekosistem usaha yang transparan.
“Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan alat perekam pajak, kita mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani pelaku usaha, melainkan memastikan pajak yang dibayarkan konsumen benar-benar sampai ke kas daerah,” ujar dr. Siska dalam sambutannya.
Penetapan Bank Sultra sebagai pemegang RKUD diharapkan mampu mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah.
Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat distribusi anggaran pembangunan daerah. Memudahkan pemantauan arus kas secara real-time. Mendukung digitalisasi daerah melalui integrasi sistem perbankan dengan aplikasi perpajakan daerah.
Dengan adanya PKS ini, para pelaku usaha di Kota Kendari akan mulai dipasangi perangkat pemantau transaksi yang terintegrasi langsung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.
Wali Kota juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk kooperatif dalam implementasi teknologi ini demi keberlangsungan pembangunan di Kota Kendari.
PENERBIT: FAJRIN