JAKARTA, KOLAKAsatu.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., secara resmi melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Kedatangan orang nomor satu di Kolaka Utara tersebut diterima langsung oleh Direktur Pengembangan Perencanaan SDM Kesehatan, Laode Musafik.
Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pusat demi mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Bumi Patampanua.
Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan utama adalah rencana relokasi RSUD Jafar Harun.
Langkah besar ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati menjelaskan bahwa relokasi bertujuan untuk peningkatan kapasitas dengan menambah daya tampung pasien seiring meningkatnya kebutuhan layanan.
Memastikan lokasi rumah sakit lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Membangun infrastruktur kesehatan yang lebih representatif dan sesuai dengan standar rumah sakit modern.
Selain infrastruktur fisik, Nur Rahman Umar memberikan penekanan khusus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan penuh dalam pemenuhan kuota dokter spesialis dan tenaga medis lainnya di Kolaka Utara.
“Ketersediaan SDM yang memadai dan berkualitas adalah kunci utama. Infrastruktur hebat tidak akan maksimal tanpa tenaga medis yang mumpuni,” tegas Bupati dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Pengembangan Perencanaan SDM Kesehatan, Laode Musafik, memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Pihak Kemenkes berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin audiensi tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok daerah,” ujar Laode Musafik.
Diharapkan melalui audiensi ini, program promotif, preventif, serta perbaikan sarana prasarana kesehatan di Kolaka Utara dapat segera terealisasi melalui dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
PENERBIT: FAJRIN