KOLAKAsatu.com, KOLAKA UTARA – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menerima kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (14/4/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada konsultasi dan koordinasi mengenai teknis penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, H. Muhammad Idrus, menyambut langsung rombongan tersebut di kantornya.
Ia mengapresiasi langkah DPRD Luwu Utara yang menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah rujukan dalam hal tata kelola administrasi pemerintahan.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kami merasa terhormat dapat menjadi referensi,” ujar Muhammad Idrus dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Idrus menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen formalitas tahunan. Menurutnya, LKPJ adalah instrumen strategis untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah secara nyata.
Ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan penyusunan LKPJ di Kolaka Utara terletak pada:
- Sistematika dan Akuntabilitas: Penyusunan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan.
- Validitas Data: Penggunaan data yang komprehensif dan valid dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Integrasi Perencanaan: Penyelarasan dokumen LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lebih lanjut, Sekda menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan berbagi praktik terbaik (best practices) antar wilayah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif.
“Sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan diskusi mendalam mengenai aspek teknis, mulai dari tahapan validasi data OPD hingga mekanisme pembahasan bersama legislatif agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal.
PPUBLISHER: FAJRIN