Wali Kota Kendari Rombak Pejabat Eselon hingga Kepala Sekolah

Sultra4 Dilihat
Wali Kota Kendari Rombak Pejabat Eselon hingga Kepala Sekolah
Wali Kota Kendari Rombak Pejabat Eselon hingga Kepala Sekolah

KENDARI, KOLAKASATU.COM – Mengawali tahun anggaran 2026, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., langsung tancap gas melakukan penyegaran birokrasi.

Perombakan besar-besaran dilakukan terhadap jajaran pejabat struktural Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, mulai dari Eselon II, III, IV, Camat, hingga Kepala Sekolah.

Pelantikan ini menjadi sinyal tegas dari orang nomor satu di Kota Kendari tersebut untuk memutus “budaya nyaman” dalam birokrasi dan menuntut adaptabilitas tinggi dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu isu utama dalam pelantikan kali ini adalah pengukuhan Ruli sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari.

Berbeda dengan pejabat eselon II lainnya, posisi Ruli memiliki legitimasi khusus karena diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bukan sekadar SK Wali Kota.

Hal ini menegaskan vitalnya peran administrasi kependudukan yang membutuhkan pejabat dengan kompetensi spesifik dan persetujuan pusat.

Selain Ruli, rotasi dan promosi juga menyasar berbagai jabatan strategis, meliputi, Kepala Dinas (Eselon II), Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Eselon III), Pejabat Administrator dan Pengawas (Eselon IV), Camat dan Kepala Sekolah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Siska Karina Imran menekankan, pelantikan yang digelar cepat tanpa jeda panjang ini bertujuan mengubah mentalitas ASN.

Ia menginginkan birokrasi yang responsif, patuh hierarki, dan tidak melampaui kewenangan.

“Saya ingin merubah pola kerja. ASN, apalagi pejabat, harus siap dalam segala kondisi dan tidak memilih-milih waktu maupun posisi,” tegas Wali Kota Siska.

Ia juga memberikan peringatan keras terkait isu backing jabatan yang kerap menjadi penyakit lama dalam birokrasi.

Menurutnya, parameter utama dalam pemerintahannya adalah kinerja dan etika, bukan kedekatan personal atau jaringan politik.

“Jabatan bukan soal jaringan atau siapa backing-nya, tetapi soal kinerja, etika, dan tanggung jawab. Kalau tidak siap bekerja dengan ikhlas, silakan menilai ulang pilihan berada di birokrasi,” pungkasnya menutup sambutan.

Langkah perombakan ini diharapkan menjadi momentum dimulainya fase baru penataan birokrasi Kota Kendari yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang nyata.

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *